1.kumpulan peraturan untuk membentuk,mengatur atau memerintah negara di sebut A.undang-undang dasar B.undang-undang C.dasar negara D.konstitusi E.konvensi 2.kon
PPKn
Auliaaaaisyah
Pertanyaan
1.kumpulan peraturan untuk membentuk,mengatur atau memerintah negara di sebut
A.undang-undang dasar
B.undang-undang
C.dasar negara
D.konstitusi
E.konvensi
2.konstitusi yang perubahan ya dilakukan melalui cara-cara proses khusus adalah konstitusi yang bersifat
A.spesial
B.umum
C.permanen
D.tegas,kaku
E.fleksibel/luwes
3.berdasarkan amandemen UUD 1945,seorang prisiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu
A.10 tahun
B.15 tahun
C.5tahun
D.20 tahun
E.25 tahun
4. Negara Indonesia adalah negara hukum pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 yaitu pada pasal
A.1 ayat 2
B. 1 ayat 3
C. 2 ayat 1
D. 3 ayat 1
E. 1 ayat 1
5. Gagasan konstitusionalisme yang berkembang pada abad XIX di tolak terutama oleh negara-negara yang berpaham
A.liberal
B.komunis
C.dikatator
D.pancasila
E.agama
6.kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea
A.III dan IV
B.I
C.II
D.III
E.IV
7.setelah UUD 1945 diamandemen maka ada lembaga negara yang di hapus yaitu
A.MPR
B.DPR
C.BPK
D.MA
E.DPA
8.fungsi pokok suatu konstitusi adalah
A.melegitimasi kewenangan MPR
B.membatasi kewenangan Presiden
C.membatasi kekuasaan warga negara
D.mengatur kehidupan ketatanegaraan
E.menjalankan ketatanegaraan
9.membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan pengalaman pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran
A.pertama
B.kedua
C.ketiga
D.keempat
E.kelima
10.konsitusi menurut hukum memang berlaku,tetapi berlakunya tidak sempurna,hal ini merupakan nilai
A.semantik
B.normatif
C.normatif-nominal
D.objektif
E.subjektif
11.undang-undang dasar harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.hal ini di sebut sebagai
A.konstitusionalisme
B.supremasi law
C.judical supremasi
D.bill of right
E.human right
12.menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen,system Pemerintah yang harus di Indonesia adalah
A.parlementer
B.presidensial
C.Quasi-presidensial
D.Quasi-parlementer
E.campuran
13.warga negara di Indonesia secara konstitusional telah di atur di dalam UUD 1945 pasa
A.24
B.25
C.26
D.27
E.28
14.sistem politik harus memiliki kemampuan untuk
A.berkoalisi
B.stabilitas
C.mengadakan perubahan
D.berkesinambungan
E.dapat konstisten
15.di bawah ini yang bukan merupakan sub sistem insfrastruktur politik adalah
A.media komunikasi politik
B.lembaga eksekutif
C.partai politik
D.kelompok kepentingan
E.kelompok penekan
16.lembaga legislatif,eksekutif,dan yudikatif merupakan bagian dari...
A.subsistem sosial
B.subsistem insfrastruktur politik
C.subsistem Superstruktur politik
D.kerangka demokrasi
E.unsur konstitutif berdirinya suatu negara
17.tokoh yang memisahkan kekuatan negara atas kekuasaan legislatif,eksekutif,yudikatif adalah
A.miriam Budiarjo
B.j.j roseau
C.john lock
D.montes Quieu
E.aristoteles
18.kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik dinamakan....
A.komunikasi politik
B.sistem politik
C.partisipasi politik
D.sosialisasi politik
E.dinamika politik
19.inti dari demokrasi di Indonesia tertuang dalam nilai-nilai Pancasila,terutama sila
A. I
B.II
C.III
D.IV
E.V
20.inout sistem politik dapet berupa
A.keputusan dan kebijaksanaan
B.tuntutan dan kebijaksanaan
C.tuntutan dan dukungan
D.keputusan dan dukungan
E.dukungan dan kebijaksanaan
21.stuktur /lembaga politik yang terdapat dalam suatu sistem politik adalah
A.badan legislatif
B.badan pertimbangan
C.partai politik
D.badan yudikatif
E.badan eksekutif
22.MPR menjelaskan fungsi legislatif dalam bentuk
A.menetapkan UUD
B.menetapkan UU
C.mengajukan RUU
D.hak iniatif
E.hak amandemen
23.membuat pilihan dari beberapa alternatif merupakan konsep dari
A.keputusan
B.kekuasaan
C.kebijakan
D.Rakyat
E.negara
24.berikut adalah lembaga-lembaga yang termasuk di dalam Superstruktur politik Indonesia,kecualia
A.bpk
B.dpd
C.perda
D.partai politik
E.mk
25.berikut ini bukan merupakan bentuk-bentuk proses politik adalah
A.konflik
B.paksaan
C.tawar menawar
D.menipulasi sumber kekuasaan
26.golongan pendidikan Indonesia berdasarkan indische staatregeling pada masa Pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut,kecuali
A.golongan bumi putra
B.golongan timur asing bukan Cina
C.golongan Cina
D.golongan Eropa
E.golongan bangsawan
27.dasar hukum penggolongan penduduk Indonesia pada masa Pemerintah kolonial Belanda adalah
A.alegemene bepalingen
B.bepalingen wetboek
C.indische staatstregeling
D.watboek van kophendel
E.watboek van strafrecht
28.uu no.62 tahun 1958 tentang memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan mulai di berlakukan sejak
A. 17 Agustus 1958
B.1 Agustus 19578
C.4juni 1960
D.2 Mei 1962
E.5 Juli 1959
29.orang jepang yg melalukan hubungan dagang di Indonesia sebelum proklamasi di golongan pada golongan
A. Eropa
B.tionghoa
C.timur asing
D.bumiputera
E.timur jauh
30.hak asasi warga negara dalam bidang politik di atur dalam pasal..
A.27 UUD 1945
B.28 UUD 1945
C.29 UUD 1945
D.31 UUD 1945
E.30 UUD 1945
Tolong bantu yaa
A.undang-undang dasar
B.undang-undang
C.dasar negara
D.konstitusi
E.konvensi
2.konstitusi yang perubahan ya dilakukan melalui cara-cara proses khusus adalah konstitusi yang bersifat
A.spesial
B.umum
C.permanen
D.tegas,kaku
E.fleksibel/luwes
3.berdasarkan amandemen UUD 1945,seorang prisiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu
A.10 tahun
B.15 tahun
C.5tahun
D.20 tahun
E.25 tahun
4. Negara Indonesia adalah negara hukum pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 yaitu pada pasal
A.1 ayat 2
B. 1 ayat 3
C. 2 ayat 1
D. 3 ayat 1
E. 1 ayat 1
5. Gagasan konstitusionalisme yang berkembang pada abad XIX di tolak terutama oleh negara-negara yang berpaham
A.liberal
B.komunis
C.dikatator
D.pancasila
E.agama
6.kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea
A.III dan IV
B.I
C.II
D.III
E.IV
7.setelah UUD 1945 diamandemen maka ada lembaga negara yang di hapus yaitu
A.MPR
B.DPR
C.BPK
D.MA
E.DPA
8.fungsi pokok suatu konstitusi adalah
A.melegitimasi kewenangan MPR
B.membatasi kewenangan Presiden
C.membatasi kekuasaan warga negara
D.mengatur kehidupan ketatanegaraan
E.menjalankan ketatanegaraan
9.membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan pengalaman pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran
A.pertama
B.kedua
C.ketiga
D.keempat
E.kelima
10.konsitusi menurut hukum memang berlaku,tetapi berlakunya tidak sempurna,hal ini merupakan nilai
A.semantik
B.normatif
C.normatif-nominal
D.objektif
E.subjektif
11.undang-undang dasar harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.hal ini di sebut sebagai
A.konstitusionalisme
B.supremasi law
C.judical supremasi
D.bill of right
E.human right
12.menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen,system Pemerintah yang harus di Indonesia adalah
A.parlementer
B.presidensial
C.Quasi-presidensial
D.Quasi-parlementer
E.campuran
13.warga negara di Indonesia secara konstitusional telah di atur di dalam UUD 1945 pasa
A.24
B.25
C.26
D.27
E.28
14.sistem politik harus memiliki kemampuan untuk
A.berkoalisi
B.stabilitas
C.mengadakan perubahan
D.berkesinambungan
E.dapat konstisten
15.di bawah ini yang bukan merupakan sub sistem insfrastruktur politik adalah
A.media komunikasi politik
B.lembaga eksekutif
C.partai politik
D.kelompok kepentingan
E.kelompok penekan
16.lembaga legislatif,eksekutif,dan yudikatif merupakan bagian dari...
A.subsistem sosial
B.subsistem insfrastruktur politik
C.subsistem Superstruktur politik
D.kerangka demokrasi
E.unsur konstitutif berdirinya suatu negara
17.tokoh yang memisahkan kekuatan negara atas kekuasaan legislatif,eksekutif,yudikatif adalah
A.miriam Budiarjo
B.j.j roseau
C.john lock
D.montes Quieu
E.aristoteles
18.kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik dinamakan....
A.komunikasi politik
B.sistem politik
C.partisipasi politik
D.sosialisasi politik
E.dinamika politik
19.inti dari demokrasi di Indonesia tertuang dalam nilai-nilai Pancasila,terutama sila
A. I
B.II
C.III
D.IV
E.V
20.inout sistem politik dapet berupa
A.keputusan dan kebijaksanaan
B.tuntutan dan kebijaksanaan
C.tuntutan dan dukungan
D.keputusan dan dukungan
E.dukungan dan kebijaksanaan
21.stuktur /lembaga politik yang terdapat dalam suatu sistem politik adalah
A.badan legislatif
B.badan pertimbangan
C.partai politik
D.badan yudikatif
E.badan eksekutif
22.MPR menjelaskan fungsi legislatif dalam bentuk
A.menetapkan UUD
B.menetapkan UU
C.mengajukan RUU
D.hak iniatif
E.hak amandemen
23.membuat pilihan dari beberapa alternatif merupakan konsep dari
A.keputusan
B.kekuasaan
C.kebijakan
D.Rakyat
E.negara
24.berikut adalah lembaga-lembaga yang termasuk di dalam Superstruktur politik Indonesia,kecualia
A.bpk
B.dpd
C.perda
D.partai politik
E.mk
25.berikut ini bukan merupakan bentuk-bentuk proses politik adalah
A.konflik
B.paksaan
C.tawar menawar
D.menipulasi sumber kekuasaan
26.golongan pendidikan Indonesia berdasarkan indische staatregeling pada masa Pemerintah kolonial Belanda adalah sebagai berikut,kecuali
A.golongan bumi putra
B.golongan timur asing bukan Cina
C.golongan Cina
D.golongan Eropa
E.golongan bangsawan
27.dasar hukum penggolongan penduduk Indonesia pada masa Pemerintah kolonial Belanda adalah
A.alegemene bepalingen
B.bepalingen wetboek
C.indische staatstregeling
D.watboek van kophendel
E.watboek van strafrecht
28.uu no.62 tahun 1958 tentang memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan mulai di berlakukan sejak
A. 17 Agustus 1958
B.1 Agustus 19578
C.4juni 1960
D.2 Mei 1962
E.5 Juli 1959
29.orang jepang yg melalukan hubungan dagang di Indonesia sebelum proklamasi di golongan pada golongan
A. Eropa
B.tionghoa
C.timur asing
D.bumiputera
E.timur jauh
30.hak asasi warga negara dalam bidang politik di atur dalam pasal..
A.27 UUD 1945
B.28 UUD 1945
C.29 UUD 1945
D.31 UUD 1945
E.30 UUD 1945
Tolong bantu yaa
1 Jawaban
-
1. Jawaban sabillabong1
1. A. Undang-undang dasar.
2. -
3. A. 10 tahun.
4. B. Pasal 1 ayat 3.
5. A. Liberal.
6. E. IV
7. E. DPA
8. -
9. B. kedua.
10. -
11. -
12. A. parlementer.
13. C. 26.
14. E. dapat konsisten.
15. E. kelompok penekan.
16. B. subsistem infrastruktur politik.
17. -
18. C. partisipasi politik.
19. D. IV
20. -
21. A. badan legislatif.
22. A. menetapkan UUD.
23. A. keputusan.
24. C. perda.
25. -
26. A. golongan bumi putra.
27. -
28. -
29. B. tionghoa.
30. A. 27 UUD 1945.