contoh peraturan daerah adalah

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan. 4. Bupati adalah Bupati Asahan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Pengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istih adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 12. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa. 13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. 14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa. SEMOGA MEMBANTU