bagaimana pola relasi antara agama dan negara dalam konteks ideologi pancasila liberal dan komunis

Relasi antara agama dan negara sebenarnya adalah bagaimana salahsatu bisa menahan kekuatan yang lain agar tetap di tempatnya. dalam kata lain, maka sistematika liberal dan komunis sebenarnya menempatkan kekuasaan agama sebagai penguasa sistem sosial saja, dan dilarang menyentuh politik. bukannya tak berdasar atau buruk-malahan memasukkan politik agama dalam negara hukum adalah kiamat bagi konstitusi-tapi dilihat dari sejarahnya, negara-negara yang menganut komunisme dan liberalisme adalah mantan-mantan gembong feodalisme dahulunya. dengan begitu, dikarenakan feodalisme mensentriskan peran diktator hukum dan legitimasi lembaga keagamaan sebagai kekuatan total, maka masyarakat memutuskan untuk menganut sistem yang menuhankan hukum yang dirumuskan secara lebih plural ataupun seragam  sebagai landasan negara dan mengesampikan hukum-hukum yang lebih sempit pengaruhnya dalam masyarakat seperti agama dan kepercayaan atau adat. hanya saja dalam sistem liberal, maka kepemilikan atas materi alias properti menjadi hak atas individu, tidak terkecuali pada lembaga-lembaga keagamaan. mereka bebas memiliki properti-properti tetapi tetap harus patuh pada hukum konstitusional negara itu. sementara negara-negara dengan  landasan Komunisme memisahkan kekuasaan agama dengan negara dengan landasan bahwa kekuasaan agama malah menjadi masalah dalam birokrasi, walaupun dalam kenyataannya gereja ritus timur tidak diganggu, sebagaimana komunitas islam di rusia masa Soviet. 
sementara sistem Pancasila berusaha agar menempatkan agama pada posisi dimana agama terpenuhi ambisinya. walaupun memang dalam kultur dan sosial agama sudah sangat baik bekerja dengan pemerintahan, dalam politik diperbolehkannya agama masuk dalam kekuatan yang tidak disortir dengan baik sebagai imbas dari reformasi serta pengungkungan pikiran politik agama sejak masa Soeharto membuat agama membentuk politik yang justru kehilangan jiwa kebertuhanannya.